 |
| Ilustrasi by AI |
Mertika, Cirebon—Ruang pelayanan Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kabupaten Cirebon dipadati masyarakat yang mengurus Kartu Tanda Pencari Kerja (AK1) dalam beberapa pekan terakhir. Fenomena tersebut menjadi gambaran besarnya tekanan pasar kerja di tengah bonus demografi dan bertambahnya lulusan baru.
Data Disnaker Kabupaten Cirebon menunjukkan, sepanjang 2025 terdapat 26.412 pencari kerja yang terdaftar. Sementara hingga Mei 2026, jumlahnya sudah mencapai 21.837 orang. Angka itu diperkirakan masih akan terus bertambah hingga akhir tahun.
Kepala Bidang Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja (Kabid Penta) Disnaker Kabupaten Cirebon, Agus Susnanto, mengatakan lonjakan tersebut dipengaruhi dua faktor utama. Pertama, periode kelulusan sekolah yang lebih awal sehingga lulusan baru langsung mengurus AK1. Kedua, perubahan sistem pelayanan yang kini lebih mudah diakses melalui laman resmi Disnaker.
"Kenapa sampai Mei sudah mencapai 21 ribu lebih, salah satunya karena momentum kelulusan sekolah. Selain itu, akses pembuatan AK1 sekarang lebih mudah karena sudah berbasis website Disnaker," ujar Agus saat diwawancarai pada 1 Juli 2026.
Menurutnya, tingginya jumlah pencari kerja yang tercatat belum tentu sepenuhnya mencerminkan kenaikan pengangguran. Kemudahan akses pelayanan membuat lebih banyak masyarakat memilih mengurus AK1 secara resmi sebagai syarat melamar pekerjaan.
Agus menjelaskan, mayoritas pencari kerja di Kabupaten Cirebon masih didominasi lulusan SMA dan SMK. Sebaran pencari kerja juga banyak berasal dari wilayah yang berdekatan dengan kawasan industri.
"Kami terus meningkatkan pelayanan sekaligus menyediakan informasi lowongan kerja melalui kanal resmi Disnaker agar masyarakat memperoleh informasi yang valid dan terhindar dari penipuan," katanya.
AK1 Mudah, Mencari Kerja Masih Sulit
Di balik mudahnya mengurus AK1, persoalan lain masih membayangi para pencari kerja. Abel Monica, warga Kelangenan, mengaku tidak mengalami kesulitan saat memperpanjang AK1. Ia menyebut prosesnya cepat dan sederhana. Setelah sebelumnya bekerja di PT PNM, Abel kini kembali mencari pekerjaan dengan harapan tersedia lebih banyak lowongan.
"Prosesnya lumayan gampang dan cepat. Harapannya semoga lowongan kerja makin banyak," ujarnya.
Pengalaman berbeda disampaikan Nita Sari. Meski pelayanan AK1 dinilainya lancar, ia mengaku proses mencari pekerjaan justru masih diwarnai dugaan praktik pungutan liar.
Nita mengaku pernah diminta membayar Rp500 ribu oleh oknum Karang Taruna Palimanan saat akan melamar pekerjaan. Menurutnya, praktik semacam itu justru menyulitkan pencari kerja yang sedang berusaha memperoleh penghasilan.
"Harapannya mencari kerja jangan dipersulit. Kadang harus lewat Karang Taruna, dimintai uang. Pengennya prosesnya langsung dari perusahaan, cukup hentikan pungli supaya kita lebih gampang mencari kerja," katanya.
Pengakuan tersebut menunjukkan persoalan tata kelola rekrutmen yang masih menyisakan ruang bagi praktik percaloan maupun pungutan liar.
Lulusan Tinggi Justru Menganggur dan Ancaman bagi Pembangunan Manusia
Fenomena pencari kerja yang terus bertambah turut dibenarkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Cirebon pada kesempatan wawancara Selasa, 7 Juli 2026. Ketua Tim Humas BPS Kabupaten Cirebon, Harri Ramadhani, mengatakan secara teori semakin tinggi pendidikan seseorang seharusnya semakin kecil peluang menjadi pengangguran. Namun kondisi di Kabupaten Cirebon justru menunjukkan fenomena yang berbeda.
"Harusnya ketika semakin tinggi pendidikan masyarakat maka pengangguran semakin rendah. Tapi yang terjadi justru anomali," ujarnya.
Harri menjelaskan, salah satu penyebabnya adalah ketidaksesuaian (mismatch) antara kompetensi lulusan dengan kebutuhan dunia kerja. Banyak lulusan perguruan tinggi memiliki ekspektasi terhadap jenis pekerjaan tertentu, sementara lapangan kerja yang tersedia belum mampu memenuhi harapan tersebut.
"Kadang lulusan perguruan tinggi merasa pekerjaan yang tersedia tidak sesuai dengan latar belakang pendidikannya, sehingga memilih menunggu pekerjaan yang dianggap cocok," katanya.
Data BPS menunjukkan, pada 2024 tingkat pengangguran terbuka lulusan Diploma mencapai sekitar 24 persen, sedangkan lulusan SMA masih berada di kisaran 12,56 persen. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pendidikan yang lebih tinggi belum otomatis menjamin seseorang lebih cepat memperoleh pekerjaan.
Menurut Harri, fenomena ini juga dipengaruhi karakter sebagian angkatan kerja muda yang lebih selektif dalam memilih pekerjaan.
"Ketika merasa pekerjaan yang tersedia tidak sesuai, sebagian memilih belum bekerja sambil menunggu kesempatan yang dianggap lebih tepat," ujarnya.
Harri menilai persoalan pengangguran tidak hanya berdampak pada sektor ekonomi, tetapi juga mempengaruhi kualitas pembangunan manusia.
Ia menjelaskan, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dibentuk oleh tiga komponen utama, yakni pendidikan, kesehatan, dan standar hidup layak. Ketika seseorang menganggur, daya beli menurun sehingga kemampuan memenuhi ketiga aspek tersebut ikut terdampak.
"Kalau masyarakat tidak memiliki pendapatan, otomatis akan kesulitan memenuhi kebutuhan pendidikan, kesehatan, maupun kebutuhan hidup layak. Karena itu pengangguran sangat memengaruhi IPM," jelasnya.
Meski tren pengangguran mulai menunjukkan penurunan, Harri mengingatkan ancaman pengangguran terdidik masih akan terus muncul apabila pertumbuhan ekonomi tidak mampu menyediakan lapangan kerja yang sesuai dengan kompetensi lulusan.
Penulis: Raihan Athaya Mustafa
Editor: Redaksi Mertika
0 Komentar