 |
| Gunungan Sampah di Pusat Kuliner Jajanan Kabupaten Cirebon — Dipotret oleh Raihan |
Mertika, Cirebon – Relokasi ratusan Pedagang Kaki Lima (PKL) dari Jalan Syekh Datul Kahfi menuju Jalan H. Abbas, Desa Weru Lor, Kecamatan Weru, pada Juli 2025, semula diproyeksikan menjadi wajah baru kawasan wisata Batik Trusmi. Pemerintah Kabupaten Cirebon menyebut penataan tersebut sebagai langkah untuk mengurangi kesemrawutan di jalur wisata sekaligus menghadirkan pusat kuliner yang lebih tertata.
Namun, satu tahun berselang, kawasan yang diharapkan menjadi etalase kuliner Kabupaten Cirebon justru menyimpan persoalan yang belum selesai. Janji penyediaan fasilitas belum terpenuhi, sementara pengelolaan sampah di kawasan tersebut terus berulang menjadi keluhan pedagang.
Kondisi tersebut bukan baru terjadi dalam hitungan hari. Berdasarkan penelusuran Mertika, persoalan pusat kuliner Jalan H. Abbas telah beberapa kali muncul sepanjang 2026 melalui berbagai pemberitaan media lokal.
Dilansir Fajar Cirebon pada Februari 2026, Paguyuban PKL Jalan H. Abbas mendesak Wakil Bupati Cirebon memenuhi komitmen pembangunan tenda semi permanen yang dijanjikan sejak proses relokasi pada November 2025. Hingga saat itu, bantuan tersebut belum juga terealisasi.
Persoalan serupa juga diangkat Radar Cirebon pada Februari 2026. Saat itu para pedagang mengaku omzet usaha turun hingga sekitar 20 persen akibat fasilitas yang belum memadai sehingga daya tarik kawasan kuliner tidak berkembang sebagaimana yang diharapkan.
Memasuki pertengahan Juli 2026, persoalan tidak berhenti pada belum terealisasinya fasilitas. Gunungan sampah kembali muncul di sisi kawasan pusat kuliner, tepat di sekitar Jalan H. Abbas yang berdekatan dengan Kantor Uji KIR Dinas Perhubungan Kabupaten Cirebon.
Setahun Menunggu Janji yang Belum Tiba
Relokasi PKL ke Jalan H. Abbas melibatkan lebih dari 200 pedagang yang kini menempati kawasan mulai dari gerbang pusat kuliner hingga simpang menuju sentra Batik Trusmi. Aktivitas perdagangan berlangsung setiap hari, mulai pukul 11.00 WIB hingga sekitar tengah malam.
Bagi para pedagang, kepindahan ke lokasi baru dilakukan dengan satu keyakinan bahwa pemerintah akan memenuhi komitmen yang disampaikan ketika proses relokasi berlangsung. Salah satu komitmen tersebut ialah penyediaan tenda semi permanen.
Saat ditemui pada Kamis, 16 Juli 2026 anggota Paguyuban PKL Jalan H. Abbas, Aji Sinyoto, mengatakan hingga kini para pedagang masih menunggu realisasi janji tersebut.
"Itu tinggal tenda yang belum. Dulu waktu dipindahkan ke sini dijanjikan dikasih tenda. Sampai sekarang belum ada. Sudah setahun belum terealisasi," katanya kepada Mertika.
Menurut Aji, persoalan listrik maupun fasilitas toilet sejauh ini relatif tersedia. Namun, tenda menjadi fasilitas utama yang sejak awal dijanjikan kepada seluruh pedagang.
"Setahu saya cuma tenda saja yang dijanjikan. Setiap pedagang dijanjikan dapat tenda, tapi sampai sekarang belum ada penjelasan lagi dari pemerintah," ujarnya.
Ia mengaku tidak mengetahui perkembangan komunikasi antara paguyuban dengan pemerintah daerah mengenai kelanjutan realisasi bantuan tersebut. Sebab relokasi dilakukan atas dasar kesepakatan bersama untuk menciptakan kawasan wisata yang lebih tertata, tetapi hingga satu tahun kemudian sebagian komitmen dasar masih menggantung.
"Harapannya ya tenda itu dipenuhi. Terus sampah juga segera dibereskan karena sudah mengganggu," ucapnya.
Sampah Kembali Menggunung di Tengah Kawasan Kuliner
Di tengah belum dipenuhinya fasilitas, persoalan lain yang kini menjadi sorotan adalah pengelolaan sampah. Gunungan sampah terlihat berada tidak jauh dari deretan lapak pedagang. Bahkan, lokasinya berada di jalur yang dilewati pengunjung menuju kawasan wisata Batik Trusmi.
Menurut Aji, kondisi tersebut sebenarnya bukan kejadian pertama. Ia menyebut sampah telah berulang kali menggunung dalam beberapa bulan terakhir. Untuk kondisi yang saat ini, penumpukan telah berlangsung sekitar satu bulan.
"Kurang lebih sudah sebulan seperti ini. Sudah dikoordinasikan ke desa juga, ke Dinas Lingkungan Hidup juga. Banyak juga orang luar yang lewat buang sampah ke sini. Dari pengguna jalan juga banyak" katanya.
Ia mengatakan sampah tersebut tidak seluruhnya berasal dari aktivitas pedagang. Padahal, kata dia, para pedagang tetap membayar retribusi kebersihan setiap hari.
"Yang jualan ditarik Rp2.000 setiap hari. Yang narik dari LH langsung," katanya.
Namun demikian, Aji mengaku tidak mengetahui secara rinci bagaimana mekanisme pengelolaan retribusi tersebut maupun alasan mengapa sampah tetap menumpuk.
"Kalau soal penjelasan uang retribusinya dipakai untuk apa saya kurang tahu. Yang lebih tahu ketua paguyuban," katanya.
Fenomena tersebut memunculkan persoalan lain, yakni belum adanya transparansi yang dipahami pedagang mengenai layanan kebersihan yang mereka bayarkan setiap hari.
Pengunjung Berkurang, Omzet Kembali Turun
Persoalan sampah tidak hanya mempengaruhi estetika kawasan. Bagi pedagang, keberadaan gunungan sampah turut mempengaruhi minat masyarakat untuk datang.
Muhammad Yanni, pedagang minuman cappucino yang mulai berjualan sejak relokasi berlangsung pada Juli 2025, mengatakan suasana pusat kuliner saat pertama kali dibuka jauh lebih ramai dibanding sekarang. Namun kondisi tersebut perlahan berubah setelah persoalan sampah terus muncul.
"Awalnya ramai. Orang dari berbagai daerah banyak yang datang ke sini," katanya.
Yanni mengaku jumlah pengunjung mulai berkurang, termasuk pada akhir pekan yang sebelumnya menjadi waktu paling ramai.
"Sekarang lagi menurun. Kalau saya kira sekitar 35 persen omzetnya turun," ujarnya.
Menurutnya, keberadaan sampah tepat di kawasan kuliner membuat pengunjung tidak nyaman. Ia juga mengaku selama ini tetap membayar retribusi kebersihan sebesar Rp2.000 setiap hari.
"Harapannya sampah dipindahkan ke tempat yang layak. Jangan di pusat jualan begini supaya orang yang datang juga nyaman," katanya.
Meski demikian, Yanni mengakui petugas biasanya mengambil sampah dari masing-masing pedagang. Persoalan muncul karena sampah dari masyarakat umum justru terus dibuang di lokasi yang sama sehingga gunungan kembali terbentuk.
"Yang dibuang pedagang biasanya diambil. Tapi orang luar juga buang ke sini terus jadi numpuk lagi," katanya.
DLH Akui Pengangkutan Terkendala Armada dan Alat Berat
Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon mengakui adanya kendala dalam penanganan sampah di kawasan Trusmi. Kepala Bidang Persampahan DLH Kabupaten Cirebon, Suyanto, mengatakan persoalan tersebut berkaitan dengan keterbatasan operasional armada dan gangguan alat berat di Tempat Pemrosesan Akhir (TPA).
"Kalau di kawasan Batik itu sebenarnya sudah lama. Kita selalu angkut kalau ada permintaan, bahkan kalau sudah menumpuk juga kita angkut," katanya saat diwawancarai Kamis, 16 Juli 2026.
Namun, menurutnya, proses pengangkutan beberapa waktu terakhir tidak berjalan maksimal karena alat berat di TPA mengalami kerusakan.
"Kemarin alat berat yang dipakai di TPA beberapa hari rusak. Jadi penataan sampah di TPA tidak maksimal sehingga berdampak ke pengangkutan," ujarnya.
Selain itu, DLH juga menghadapi keterbatasan jumlah armada.
"Mobil kita sekarang sekitar 64 unit untuk wilayah barat dan timur. Jadi harus dibagi melayani banyak titik," imbuhnya.
Suyanto mengatakan kondisi serupa juga terjadi di kawasan Arjawinangun yang membutuhkan intensitas pengangkutan cukup tinggi. Meski demikian, ia memastikan DLH telah menyiapkan langkah percepatan.
Setahun setelah relokasi berlangsung, wajah pusat kuliner Kabupaten Cirebon masih menyisakan pekerjaan rumah yang belum selesai.
Janji pembangunan tenda semi permanen belum terealisasi. Persoalan sampah terus berulang. Di sisi lain, pedagang mengaku tetap membayar retribusi kebersihan setiap hari, sementara penjelasan mengenai tata kelola layanan tersebut belum sepenuhnya mereka pahami.
Bagi pemerintah daerah, persoalannya mungkin terletak pada keterbatasan armada, kerusakan alat berat, serta beban pengelolaan sampah yang tinggi. Namun bagi pedagang, persoalan itu hadir dalam bentuk yang lebih nyata: pengunjung yang enggan datang, omzet yang kembali menurun, dan kawasan kuliner yang justru kehilangan citra sebagai destinasi wisata.
Relokasi yang semula dimaksudkan untuk mempercantik kawasan wisata Batik Trusmi kini menghadapi ujian yang berbeda. Penataan fisik ternyata belum cukup apabila tidak diikuti pemenuhan komitmen fasilitas serta pengelolaan kawasan yang konsisten.
Penulis: Raihan Athaya Mustafa
Editor: Ikhsan Tiaz Setiawan
0 Komentar