Deus (penjual kulit jok) , Johan (petugas pengangkut sampah) , dan Irfan (sopir armada sampah) - dipotret Raihan dan generated by AI

Deus tidak punya pilihan selain membuka kiosnya setiap pagi, meski aroma yang menyapa bukan bau kulit sintetis atau busa jok, melainkan bau busuk sampah yang sudah akrab selama berhari-hari. Tepat di tepi Jalan Ir. H. Juanda, Kecamatan Tengah Tani, Kabupaten Cirebon, tumpukan sampah seperti tidak pernah benar-benar habis. 

Kantong plastik, sisa makanan, kardus bekas, hingga limbah rumah tangga bercampur menjadi satu, menggunung di pinggir jalan yang setiap hari dilalui ribuan kendaraan.

Pemandangan itu bukan sesuatu yang baru. Warga sekitar mengaku lokasi tersebut sudah berulang kali dibersihkan. Namun setelah petugas pergi, sampah kembali muncul. Seolah ada mekanisme tak terlihat yang terus mengembalikan persoalan ke titik semula.

"Susah, orang-orangnya ga punya adab," kata Deus pada siang, 28 Mei 2026.

Bagi narasumber yang dua kali Mertika datangi ini, persoalan sampah bukan sekadar urusan pemerintah atau petugas kebersihan. Deus melihat langsung bagaimana kebiasaan sebagian warga membuang sampah sembarangan membuat pekerjaan pembersihan menjadi tidak pernah selesai. 

Bahkan ketika tumpukan sudah diangkut, dalam hitungan jam atau satu malam, kantong-kantong baru kembali bermunculan. Ironisnya, harapan Deus terdengar begitu sederhana sekaligus menyimpan kegelisahan yang lebih besar.

"Harapannya sih kalo bisa ya ini kan pinggir jalan jangan sampai orang pemerintahan tau jadi kelihatannya jelek."

Kalimat itu terdengar menunjukkan kenyataan bahwa persoalan sampah di Kabupaten Cirebon seringkali baru menjadi perhatian ketika terlihat oleh publik atau ketika sudah viral di media sosial. Masalah yang dihadapi Deus hanyalah satu bagian kecil dari persoalan yang lebih besar.

Dalam beberapa bulan terakhir, Kabupaten Cirebon berulang kali menghadapi gangguan pengelolaan sampah yang menyebabkan penumpukan di berbagai titik. Mulai dari kawasan permukiman, tempat wisata kuliner, sekolah, hingga Tempat Penampungan Sementara (TPS).

Cerita di Tempat Pemrosesan Sementara dan Dampak ke Warga

Selang mewawancarai Deus, Mertika menyambangi TPS di Desa Kecomberan, Kecamatan Talun. Johan menjalani rutinitas sebagai petugas pengangkut sampah sekolah. 

Setiap hari ia mengumpulkan sampah dari sumbernya dan mengirimkannya ke TPS. Menurut pengakuannya, armada Dinas Lingkungan Hidup (DLH) akan datang untuk mengangkut sampah menuju Tempat Pemrosesan Akhir (TPA).

Namun pada akhir Mei 2026, ritme itu terganggu. Truk-truk tidak datang tepat waktu. Sampah menumpuk lebih lama dari biasanya. TPS yang seharusnya menjadi tempat pemilahan sampah, di sini justru hanya transit, bahkan menjadi lokasi penimbunan.

"Katanya bekonya (alat pengeruk) yang di pembuangan akhir bermasalah," ujar Johan kepada Mertika 

Pembuangan akhir yang dimaksud adalah TPA Gunung Santri, fasilitas yang selama ini menjadi tulang punggung pengelolaan sampah wilayah barat Kabupaten Cirebon.

Hal ini menyebabkan permasalahan pada masyarakat sekitarnya. Tepat di belakang TPS Kecomberan, terdapat Perumahan Puri Cirebon Lestari, yang merasa terdampak nyata.

Warga Perumahan PCL sudah kali kedua merasakan overload sampah. Keduanya sama-sama diakibatkan oleh mandeknya pengangkutan dan bertambahnya volume sampah. 

Maka, kejenuhan masalah yang berulang ini yang menyebabkan tersebarnya Poster aksi damai warga setempat untuk menyikapi kondisi TPS. 

Namun, ketua RW 07 perumahan PCL, Yeyet Nurhayati, menegaskan bahwa pihaknya memilih jalur koordinasi daripada aksi protes. Mantan Ketua PGRI Kabupaten Cirebon itu memilih menghubungi DLH secara langsung dan meminta agar sampah segera diangkut.

"Aksi enggak ada, karena demo bukan solusi," katanya.

Baginya, warga tidak terlalu mempersoalkan apa penyebab keterlambatan pengangkutan. Apakah karena solar, alat berat, administrasi, atau persoalan internal lainnya.

"Mau ada solar atau tidak ada itu urusan pemerintah,” kalimat yang mewakili cara pandang banyak warga. 

Cerita Sopir Armada Sampah dan 3 M Anggarannya

Persoalan tidak berhenti di TPS. Pada saat yang hampir bersamaan, armada pengangkut sampah juga menghadapi kendala bahan bakar. Irfan Jeylani, salah seorang sopir truk sampah DLH, menceritakan bagaimana operasional armada sempat terganggu karena solar tidak bisa diambil di SPBU rekanan.

"Dari pihak POM-nya di-stop, tidak boleh isi DLH untuk sementara," katanya.

Kendala administrasi tersebut membuat sejumlah armada tidak dapat beroperasi secara normal. Padahal satu truk dapat melayani banyak wilayah dalam satu kali perjalanan.

Ketika satu armada berhenti, dampaknya bukan hanya pada satu TPS. Belasan titik pelayanan bisa ikut terdampak. Alhasil, yang paling sering menerima keluhan, menurut Irfan, justru para sopir di lapangan.

"Yang selalu disalahkan sopir." Padahal mereka hanya bagian paling hilir dari sistem yang jauh lebih kompleks.

Fakta menariknya, di tengah berbagai gangguan operasional tersebut, pemerintah daerah sebenarnya mengalokasikan anggaran yang tidak sedikit untuk mendukung armada pengangkut sampah.

Sekretaris Baperrida Kabupaten Cirebon, Fitroh Suharyono, mengungkapkan kebutuhan bahan bakar armada sampah mencapai sekitar 380 ribu liter per tahun dengan nilai anggaran kurang lebih Rp3 miliar.

"Untuk BBM kendaraan, yang tercatat di DPA teman-teman DLH masih tersedia banyak. Kebutuhannya sekitar 380 ribu sekian liter per tahun," ujarnya.

Angka itu menunjukkan bahwa pengelolaan sampah bukan sektor yang sepenuhnya diabaikan dari sisi pembiayaan. Dengan armada yang berkisar 68 hingga 70 unit kendaraan, kebutuhan bahan bakar telah diperhitungkan sejak awal penyusunan anggaran daerah.

Namun besarnya anggaran tidak otomatis menghilangkan persoalan di lapangan. Sebab, persoalan sampah di Kabupaten Cirebon ternyata tidak hanya berkaitan dengan ketersediaan solar atau jumlah ritase armada. Di belakangnya ada persoalan kapasitas sistem yang jauh lebih besar.

Fitroh menjelaskan bahwa pemerintah daerah juga harus menganggarkan pemeliharaan alat berat yang bekerja di TPA. Sebagian alat tersebut bahkan telah beroperasi lebih dari satu dekade.

Selain itu, pemerintah juga mengalokasikan anggaran untuk penanganan TPA menuju sistem sanitary landfill, mulai dari penyemprotan untuk mengurangi bau hingga penutupan timbunan sampah menggunakan tanah uruk.

"Teman-teman DLH sudah mengarah ke sana. Ada anggaran untuk penyemprotan agar tidak bau, ada untuk penutupan landfill dengan tanah uruk dan kegiatan lainnya," kata Fitroh.

Tetapi seperti banyak persoalan pelayanan publik lainnya, pengelolaan sampah sering kali dihadapkan pada kenyataan bahwa kebutuhan tumbuh lebih cepat dibanding kemampuan sistem untuk mengimbanginya.

Hal itu diakui Kepala UPTD Pengelola TPA Kabupaten Cirebon, Wahyudi. Menurutnya, viralnya penumpukan sampah pada akhir Mei lalu tidak bisa dilihat semata-mata sebagai akibat berhentinya armada pengangkut.

"Untuk angkutan sampah itu normal-normal saja, tidak ada kendala sama sekali," katanya.

Wahyudi menilai persoalan yang muncul lebih banyak disebabkan meningkatnya volume sampah yang masuk ke TPS, sementara kapasitas armada dan fasilitas pengelolaan masih terbatas.

"Mungkin karena peningkatan volume sampah yang disebabkan penambahan jumlah penduduk dan produksi sampah. Kita masih kurang maksimal karena keterbatasan armada juga keterbatasan TPA kita."

Pernyataan itu seolah menjelaskan apa yang selama ini dilihat Deus di pinggir Jalan Ir. H. Juanda maupun yang dirasakan warga Perumahan Puri Cirebon Lestari di belakang TPS Kecomberan.

Di satu sisi, pemerintah tetap mengangkut sampah setiap hari. Di sisi lain, sampah yang datang terus bertambah.

Ketika produksi sampah meningkat lebih cepat dibanding kapasitas pengangkutan dan pengolahan, maka sedikit gangguan saja dapat memicu penumpukan.

Meski demikian, Wahyudi menegaskan bahwa DLH tidak tinggal diam saat tumpukan mulai membesar. Sejumlah langkah darurat dilakukan, termasuk pengerahan armada tambahan untuk menguras TPS yang sudah melebihi kapasitas.

"Kemarin juga kita sudah melakukan upaya dengan bantuan alat yang diberikan Dinas Pertanian. Ada pengurasan di Pasar Minggu, sampai sembilan armada yang diturunkan."

Operasi serupa kemudian dilanjutkan ke TPS lain yang mengalami overload.

"Insya Allah hari ini selesai yang overload, mungkin berikutnya bisa ke tempat lain yang kira-kira volume sampahnya sudah berlebih."

Namun di balik seluruh upaya itu, Wahyudi mengakui bahwa persoalan sampah bukan hanya milik Kabupaten Cirebon.

"Di seluruh Indonesia rata-rata masalah sampah jadi isu nasional."

Pernyataan tersebut bukan tanpa alasan. Hampir setiap daerah menghadapi tantangan yang sama: produksi sampah terus meningkat, sementara kapasitas pengolahan tumbuh lebih lambat.

Karena itu, pemerintah pusat mulai mendorong pendekatan baru yang tidak lagi hanya mengandalkan pola kumpul-angkut-buang. Salah satu harapan baru itu berada di TPA Kubangdeleg.

Wahyudi menyebut Kabupaten Cirebon menjadi salah satu daerah yang masuk dalam program pembangunan fasilitas pengolahan sampah menjadi RDF (Refuse Derived Fuel), bahan bakar alternatif yang berasal dari sampah yang telah diolah.

"TPA Kubangdeleg akan dibangun pabrik sampah. Dari hasil pengurangan sampah RDF itu nanti bisa dipasarkan ke industri."

Menurutnya, program tersebut telah ditetapkan pemerintah pusat dan Kabupaten Cirebon menjadi salah satu dari sebelas kabupaten/kota yang memperoleh bantuan pembangunan fasilitas tersebut.

Jika proyek itu berjalan sesuai rencana, maka sebagian sampah yang selama ini hanya ditimbun berpotensi memiliki nilai ekonomi sekaligus mengurangi beban TPA. Namun proyek besar seperti RDF tetap membutuhkan waktu. Sementara itu, sampah tetap diproduksi setiap hari.

Masyarakat tetap membuang sampah dari dapur mereka setiap pagi. TPS tetap menerima kiriman sampah dari berbagai desa. Truk-truk tetap harus keluar masuk TPA. Dan warga seperti Deus tetap harus membuka kiosnya di samping tumpukan sampah yang belum sepenuhnya hilang.

Di titik inilah persoalan sampah Kabupaten Cirebon terlihat dalam bentuknya yang paling nyata: bukan sekadar masalah anggaran, bukan semata soal armada, bukan pula hanya persoalan alat berat. Sampah adalah pertemuan antara sistem yang sedang berusaha mengejar ketertinggalan dan kebiasaan masyarakat yang belum sepenuhnya berubah.

Selama produksi sampah terus meningkat, sementara kesadaran untuk mengurangi dan memilah sampah masih rendah, maka setiap gangguan kecil berpotensi berubah menjadi krisis yang terlihat besar.

Dan selama itu pula, tumpukan sampah yang mengganggu Deus, Johan, Irfan, maupun warga Puri Cirebon Lestari akan terus menjadi pengingat bahwa persoalan sampah tidak pernah benar-benar selesai. Ia hanya berpindah tempat, menunggu momentum berikutnya untuk kembali terlihat.


Penulis: Ikhsan Tiaz Setiawan

Editor: Raihan Athaya Mustafa