 |
| Ilustrasi by AI |
Mertika, Opini-Presiden Prabowo Subianto merombak kabinet yang ke-lima kali sejak ia dilantik pada 25 Oktober 2024. Apa yang sebenarnya terjadi hingga mengharuskan pembantu presiden direshuffle. Apa pesan yang dapat ditangkap masyarakat atas kebiasaan nahkoda kedelapan ini. Gebrakan atau kenyamanan?
Membicarakan reshuffle di pemerintahan Indonesia, merupakan sebuah niscaya. Namun dalam rentang waktu satu setengah tahun menjadi catatan. Misalnya, Gus Dur pernah reshuffle 13 kali dalam satu setengah tahun karena pasca-reformasi. Atau yang lebih banyak Presiden Soekarno 22 kali dalam rentang waktu yang sama akibat kekacauan politik orde lama. Sementara menariknya Prabowo, baru satu setengah tahun sudah 5 kali. Apakah ini menandakan kekacauan juga?
Pada penghujung bulan April ini Prabowo menghendaki rotasi dan mutasi pada kementerian vital. Diantaranya, Keuangan, Menko Polkam, dan Pemuda dan Olahraga, serta pembentukan entitas baru seperti Badan Pengelola (BP) BUMN dan Kementerian Haji dan Umrah.
Penyebab dari rangkaian reshuffle yang intens ini berkaitan dengan upaya efisiensi anggaran, percepatan program pemerintah, serta penyesuaian struktur organisasi agar lebih “responsif” terhadap kebutuhan administratif. Dampaknya adalah terjadinya transformasi yang dianggap berkelanjutan dalam kabinet Merah Putih.
Sedangkan reshuffle kelima ini cukup berbeda dari jilid sebelumnya. Kali ini ada unsur evaluasi, bagi kue, langkah cerdik, dan komunikasi yang kuat. Fenomena ini tidak bisa dilihat dari satu sudut pandang, perlu buka mata agar tidak naif dan polos.
Berbagai sudut pandang turut meramaikan isu aktual ini. Masing-masing membawa pesan, namun, dari kejauhan pesan apa yang terlihat. Terkhusus untuk skala kabinet gemuk—paling banyak dalam sejarah Indonesia—dan sudah ganti 5 kali.
Salah dan Jatah
Mengutip perkataan Arya Fernandes, Kepala Departemen Politik dan Perubahan Sosial Centre for Strategic and International Studies (CSIS) di sejumlah platform media, idealnya personil kabinet itu dicari untuk memenuhi visi Indonesia Emas 2045. bukan bagi kursi ke partai pendukung dan tim sukses (Kompas, 27/4).
Sementara itu, keterangan dari Kepala Badan Komunikasi Pemerintah, AM Yunarto, ada tiga faktor penentu dipilihnya personil kabinet. Diantaranya Kompetensi, Koalisi, dan Kemistri (KKK). Orang di sekitar presiden boleh dapat jabatan, tapi harus kompeten. Menandakan kompetensi lebih diutamakan dari dua "K" yang lain.
Ada beberapa bukti juga dari pidato presiden, seperti acara HUT NU ke-102, presiden akan mencopot jabatan siapapun yang benar-benar tidak bekerja untuk rakyat. Bukti kedua saat HUT Danantara, presiden bilang jangan membuat laporan palsu.
Arya menganalisis, reshuffle ini bentuk setengah matang dari kabinet merah putih. Padahal sudah jalan satu setengah tahun, tapi bentuknya belum ideal. Baiknya personil yang ditentukan harus bertahan selama mungkin, belum lagi Indonesia sedang terdampak konflik internasional. Kalau lima kali ganti, kapan matangnya. Sangat berbeda dengan seniornya, Soeharto; selama 32 tahun hanya 3 kali reshuffle.
Dalam dua sudut pandang berbeda, Arya menganggap reshuffle “jatah”, sedangkan Yunarto evaluasi dari “kesalahan”.
Bila salah jawabannya, itu wajar. Karena reshuffle adalah bukti penindakan masalah. Potensi keretakan dan penghambat di organisasi dipindahkan atau dicabut—itu sudah benar. Tetapi, yang jadi masalah adalah: kenapa salahnya lima kali. Dalam arti lain dari 24 Oktober 2024 sampai sekarang, banyak penghambat dan motif mengatur rakyat tidak tulus. Ini bisa disebut tidak wajar.
Kalau jatah itu adalah jawaban, lalu bagaimana? Sebenarnya ini cukup masuk akal secara politik. Tim sukses dan koalisi partai Prabowo-Gibran sangat banyak: timses ±270 orang dan 10 partai. Sudah sepantasnya mereka mendapatkan jatah, seminimalnya timbal balik. Sayangnya, jawaban ini tidak masuk akal dilihat dari kacamata substantif (alasan fungsional). Mementingkan koalisi di atas kepentingan masyarakat—itu cukup berani dan licik, dilihat dari luar kacamata politik.
Setelah 27 April kemarin hingga hari ini ada 5 orang yang masuk kabinet. Yang jadi perhatian adalah Hasan Nasbi, dia diangkat sebagai penasihat khusus presiden bidang komunikasi. Sebelumnya dia blunder dan dicopot merespons kasus kepala babi yang ditujukan kepada jurnalis Tempo. Dengan kembalinya Hasan beserta jabatan baru, akan terjadi gesekan tebal antara komunikasi pemerintah dan publik.
Dulu, komunikasi pemerintah defensif. Sekarang, mencoba menertibkan opini publik atas semua isu negatif yang mengatasnamakan pemerintah. Bahkan di beberapa sumber mengatakan “counter argument”. Pemerintah tidak akan diam saja apabila ada influencer atau pengamat yang turut menjelekkan program strategis nasional.
Divisi komunikasi memang menguat, tapi jangan lupakan posisi lain. Penambahan jabatan Kantor Staf Presiden yang diisi oleh purnawirawan Jenderal Dudung Abdurachman juga mencirikan satu pesan. Presiden ingin mencari kenyamanan dengan orang-orang yang ia kenal. Opini netizen soal Jumhur Hidayat juga ramai, menyinggung kasus bagi-bagi sembako saat May Day.
Ombak
Terlepas salah dan jatah, itu dinamika politik demokrasi. Publik mengkritik sekaligus mengawal, pemerintah mengevaluasi dan mengganti. Mau dilarang pun, reshuffle adalah hak prerogatif presiden. Publik masih bisa berargumen dan tetap merasakan cipratan air dari “ombak” keputusan itu.
Video Kompas TV dan Nusantara TV menayangkan program bertema reshuffle. Dari acara itu, pihak pemerintah mengatakan menguatnya komunikasi setelah reshuffle. Sebab, Didirikannya lembaga baru yaitu Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom), dibuat jabatan Penasihat Khusus Presiden, dan pergantian Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KPS).
Tugas Hasan Nasbi untuk membuatkan pesan yang cocok dengan pertimbangan ketat. Bakom menyebarkan informasi itu ke seluruh lembaga dan dinas. KSP yang turut memantau agar narasi yang dilontarkan presiden dan jajarannya kohesif.
Menurut Muhammad Qodari (Bakom) diakui narasi yang disampaikan ke rakyat tentang program pemerintah itu kurang maksimal. Sehingga reshuffle ini akan mencegah hal buruk seperti miskomunikasi target MBG.
Contoh miskomunikasi yang dilakukan jajaran adalah kasus Selat Malaka. Menteri keuangan ingin memajaki transaksi di selat, tapi hal itu dibantah oleh Menteri Dalam Negeri. Hal-hal semacam ini yang membuat presiden resah dan melakukan reshuffle.
Reshuffle diibaratkan pasang-surut ombak. Jika surut, rakyat akan menerima informasi terpercaya dari pemerintah. Tidak ada lagi pernyataan yang bertentangan, rakyat tidak akan bingung dan yakin menaruh kepercayaan.
Lantas, kondisi pasang pun dirasakan rakyat. Antara kebijakan dan pelaksanaan pasti ada gap. Kemungkinan buruknya, ruang rakyat untuk bersuara menjadi terbatas. Komunikasi pemerintah lebih dominan. Menyebabkan kegaduhan publik. Ihwal tersebut terjadi jika implementasi dilakukan secara serampangan.
Terlalu Ambigu
Menanggapi isu yang punya dua sudut pandang ini terbilang cukup sulit. Isu ini politis sekaligus substantif. Apa yang dilakukan presiden dengan konsep koalisi dan kemistri membuat rakyat bertanya ini untuk apa. Tetapi, pergantian menteri lini komunikasi punya alasan. Walau kompetensi Jumhur Hidayat diragukan, dan peran Hanif Faisol hanya penguat di bidang pangan.
Kita tidak bisa mengabaikan “jatah” kekuasaan yang selalu disebut di ruang publik era presiden prabowo. Evaluasi yang kelima kali pun tidak bisa dilewatkan begitu saja. Dua-duanya punya posisi penting untuk dibahas dan dikaji secara mendalam.
Atau pada akhirnya ini adalah langkah cerdik dari kepala negara. Sekali dayung, dua tiga pulau terlampaui. Satu kali reshuffle, komunikasi pemerintahan kuat; efek kenyamanan politis dapat; dinilai evaluatif sekaligus adaptif.
Penulis: Angga Putra Mahardika
Editor: Raihan Athaya Mustafa
0 Komentar