 |
| Sumber foto: Jejak Kasus |
Mertika, Opini - Dalam beberapa hari terakhir, perhatian publik kembali tertuju pada kenaikan harga BBM non-subsidi. Tak terkecuali dengan Mahasiswa Cirebon yang sebetulnya memiliki peran penting untuk menyoroti persoalan global dengan mempertemukan permasalahan daerah.
Pada 10 Juni dini hari BBM non-subsidi naik. Pertamax yang sebelumnya dijual Rp12.300 per liter kini berada di angka Rp16.250 per liter. Pertamax Green ikut naik menjadi Rp17.000 per liter. Kenaikan tersebut merupakan respons atas gejolak harga minyak dunia yang dipicu konflik geopolitik di Timur Tengah, khususnya eskalasi ketegangan antara Israel dan Iran.
Dari sudut pandang bisnis energi, keputusan itu dapat dipahami. PT Pertamina Patra Niaga menjelaskan bahwa harga pengadaan BBM di pasar internasional sudah jauh melampaui harga jual domestik yang selama ini dipertahankan. Jika kondisi tersebut terus dipaksakan, kemampuan perusahaan untuk menjaga pasokan energi nasional akan terganggu.
Namun persoalan tidak berhenti pada logika bisnis. Sebab masyarakat tidak hidup di dalam laporan keuangan perusahaan energi. Masyarakat hidup di pasar tradisional, di rumah-rumah yang masih berusaha memenuhi kebutuhan sehari-hari, serta di daerah yang masih bergulat dengan berbagai persoalan pembangunan.
Ketika harga BBM naik, yang berubah bukan hanya angka pada papan SPBU. Ongkos distribusi meningkat. Biaya produksi ikut terdorong. Harga bahan pokok berpotensi bergerak naik. Pada akhirnya, kenaikan energi menjalar ke hampir seluruh aktivitas ekonomi masyarakat.
Kondisi tersebut semakin menarik ketika ditempatkan dalam situasi ekonomi nasional saat ini. Pemerintah berbicara mengenai efisiensi anggaran dan ketahanan ekonomi. Namun pada saat yang sama, masyarakat menyaksikan berbagai program besar yang membutuhkan pembiayaan dalam jumlah sangat besar.
Di tengah tekanan global, pelemahan nilai tukar rupiah, dan target ekonomi yang belum sepenuhnya tercapai, muncul pertanyaan mengenai prioritas penggunaan anggaran negara. Pertanyaan itu bukan bentuk penolakan terhadap pembangunan.
Justru sebaliknya. Pertanyaan itu muncul karena masyarakat ingin memastikan bahwa setiap rupiah yang dikeluarkan negara benar-benar menjawab persoalan yang paling mendesak. Karena pada akhirnya masyarakat tidak berbelanja menggunakan grafik pertumbuhan ekonomi. Masyarakat berbelanja menggunakan uang yang tersedia di dompet.
Membaca Cirebon di Balik Statistik Kemiskinan
Dalam beberapa bulan terakhir, publik Kabupaten dan Kota Cirebon dihadapkan pada berbagai persoalan yang saling terhubung. Masalah sampah terus muncul dalam pemberitaan. Kapasitas pengelolaan sampah menjadi sorotan. Di sejumlah wilayah, masyarakat masih mengeluhkan kualitas lingkungan yang belum sepenuhnya tertangani.
Di sisi lain, Kabupaten Cirebon masih bergulat dengan persoalan kemiskinan. Pemerintah daerah memang menyampaikan bahwa angka kemiskinan turun menjadi 10,23 persen pada tahun 2026. Capaian tersebut layak diapresiasi. Tidak ada alasan untuk mengabaikan tren penurunan yang memang terjadi.
Namun persoalan kemiskinan tidak pernah selesai hanya dengan membaca persentase. Kabupaten Cirebon memiliki penduduk sekitar 2,5 juta jiwa. Dengan jumlah tersebut, angka kemiskinan 10,23 persen tetap berarti ratusan ribu warga yang hidup dalam kondisi rentan. Angka itu juga membuat Kabupaten Cirebon masih berada dalam kelompok daerah dengan jumlah penduduk miskin yang besar di Jawa Barat.
Di sinilah muncul jarak antara statistik dan kenyataan. Data menunjukkan penurunan. Namun di lapangan masyarakat masih menemukan rumah tidak layak huni, keterbatasan akses pekerjaan, persoalan pendidikan, hingga pelayanan publik yang belum merata.
Situasi ini tidak berarti pemerintah gagal. Namun situasi ini menunjukkan bahwa pekerjaan rumah pembangunan masih jauh dari selesai.
Persoalannya kemudian bukan lagi apakah angka kemiskinan turun atau tidak. Persoalannya adalah apakah hasil pembangunan sudah cukup dirasakan oleh masyarakat yang paling membutuhkan.
Mengapa Mahasiswa Cirebon Masih Relevan
Mahasiswa bukan sekadar kelompok yang sibuk dengan urusan kampus. Dalam banyak periode sejarah Indonesia, mahasiswa hadir sebagai kelompok yang membaca hubungan antara kebijakan nasional dan dampaknya di tingkat lokal.
Ketika harga BBM naik, mahasiswa tidak hanya melihat persoalan bahan bakar. Mereka melihat dampaknya terhadap biaya hidup masyarakat. Ketika pemerintah mengalokasikan anggaran dalam jumlah besar untuk suatu program, mahasiswa tidak hanya melihat niat baiknya. Mereka mempertanyakan efektivitas dan prioritasnya.
Karena itu, tuntutan mengenai evaluasi penggunaan APBN, penanganan inflasi, optimalisasi anggaran pendidikan, hingga evaluasi program Makan Bergizi Gratis sebenarnya berangkat dari persoalan yang sama: bagaimana memastikan sumber daya negara digunakan untuk menjawab kebutuhan masyarakat secara efektif.
Hal yang sama berlaku terhadap tuntutan mengenai evaluasi TNI dan Polri, komunikasi pemerintahan, maupun pentingnya supremasi sipil. Persoalan tersebut mungkin terlihat jauh dari kehidupan sehari-hari masyarakat. Namun seluruhnya berkaitan dengan kualitas demokrasi dan kemampuan publik untuk mengawasi jalannya pemerintahan.
Dalam konteks Cirebon, kritik mahasiswa menjadi relevan karena daerah ini masih menghadapi berbagai persoalan mendasar. Ketika kemiskinan masih menjadi tantangan, ketika masalah lingkungan belum sepenuhnya selesai, dan ketika kenaikan biaya hidup mulai dirasakan masyarakat, maka pertanyaan mengenai arah kebijakan publik menjadi sesuatu yang wajar.
Pada akhirnya, persoalannya bukan apakah mahasiswa harus setuju atau tidak setuju terhadap pemerintah. Persoalannya adalah apakah ruang kritik masih digunakan untuk memastikan kebijakan publik tetap berpihak kepada masyarakat. Sebab dalam banyak kasus, suara yang terdengar paling bising di jalan sering kali lahir dari persoalan yang terlalu lama dibiarkan sunyi.
0 Komentar