 |
| Tempat penjemuran rajungan di Desa Citemu Kecamatan Mundu, Kabupaten Cirebon - Dipotret Angga Putra Mahardika |
Mertika, Opini—Setelah 40 hari mengabdi di Desa Citemu, saya belajar banyak soal lingkungan. Meski yang kelompok saya urus hanyalah sampah, tidak melebar ke pohon, laut, atau limbah. Namun, tugas KKN ini membuat saya bertanya tentang hubungan antara pendapatan warga dengan kebersihan lingkungan.
Untuk menjawab itu, alangkah baiknya saya jelaskan dulu desa tempat saya KKN. Namanya Desa Citemu, dari Kecamatan Mundu, masuk Kabupaten Cirebon. Menurut keterangan Herintiano selaku kepala desanya, 90% mata pencaharian masyarakat adalah nelayan. Sedangkan, untuk pekerjaan ibu rumah tangganya ialah mengupas kulit rajungan.
Beranjak dari sana, saya menemui para nelayan untuk melihat sisi lain dari kehidupan pesisir ini. Salah satu nelayan menuturkan kerasnya kenyataan di tengah laut. Jika laut bersahabat dan tangkapan melimpah, ia bisa membawa pulang uang hingga Rp300.000 sehari. Namun, saat angin kencang melanda dan jaring ditarik dalam keadaan kosong, ia terpaksa pulang ke rumah dengan tangan hampa.
Ketidakpastian pendapatan nelayan inilah beriringan dengan para ibu rumah tangga sebagai pengupas rajungan. Upah mereka ditentukan oleh aturan yang timpang: semakin besar rajungannya, upah kupasnya justru semakin murah. Dengan bayaran rata-rata Rp20.000 per kilogram, tangan-tangan lihai para ibu-ibu ini berpacu mengupas 5 hingga 7 kilogram rajungan demi membawa pulang Rp100.000 per hari, sambil menanggung risiko meninggalkan anak-anak di rumah. Nasib keluarga ini terasa semakin miris jika mengingat daging rajungan yang mereka hasilkan bisa menembus harga ekspor Rp500.000 hingga Rp700.000 per kilogram.
Dengan pendapatan yang kecil dan kurang pasti, membuat keluarga di Citemu hanya berusaha menyambung hidup dari hari ke hari. Apalagi jika kita mengetahui fakta bahwa biaya pengeluaran mereka rata-rata hingga Rp.50.000 perhari. Saya menarik kesimpulan sementara bahwa pendapatan masyarakat sangat bergantung di bidang kelautan dan buruh harian lepas. Bidang pekerjaan tersebut membutuhkan kerja yang amat keras agar bisa menghidupi dari hari ke hari. Belum lagi dana operasional untuk perawatan kapal dan pemberangkatan nelayan yang tidak terbilang murah.
Harga Sebuah Kebersihan
Di balik kerasnya pertaruhan nasib di pesisir, ada bahaya laten yang dibiarkan menumpuk bertahun-tahun di Desa Citemu, yakni persoalan sampah. Berdasarkan penuturan warga yang enggan disebutkan namanya, program satuan tugas (Satgas) kebersihan desa baru kembali beroperasi pada April lalu, setelah sempat terbengkalai sejak 2021.
Perjalanan Satgas ini pun tertatih-tatih. Mereka harus berhadapan dengan masalah klasik seperti minimnya upah pekerja, keterbatasan tenaga, hingga rendahnya partisipasi masyarakat. Keengganan warga untuk membayar iuran kebersihan berakar kuat pada kebiasaan lama; membuang sampah di lahan-lahan kosong sekitar rumah, lalu membakarnya. Bagi warga, ketika sampah sudah menjadi abu, urusan kebersihan rumah dianggap selesai secara gratis dan mudah.
Namun, mengambinghitamkan "kebiasaan" belumlah cukup. Dari obrolan dengan warga sekitar, muncul ketidakpuasan terhadap sistem pengelolaan yang dijalankan Satgas. Mereka mengeluhkan tata kelola yang dinilai belum sesuai harapan, bahkan mulai membandingkannya dengan keberhasilan sistem kebersihan di desa lain.
Ketidakpuasan ini berujung pada hitung-hitungan ekonomi. Banyak warga merasa "sayang" mengeluarkan iuran Rp5.000 per minggu. Padahal, Ketua Satgas Kebersihan, Mang Mawi, sempat menegaskan bahwa warga dipersilakan membayar seikhlasnya. Fakta ini membuktikan bahwa hambatannya bukan sekadar perkara nominal, melainkan sengkarut yang melibatkan tata kelola institusi desa, minimnya kesadaran ekologis, dan tentu saja, realitas ekonomi masyarakat.
Hal ini membawa kita kembali pada satu pertanyaan krusial: adakah korelasi langsung antara minimnya pendapatan warga—sebagai nelayan maupun pengupas rajungan—dengan partisipasi kebersihan desa?
Indikasi itu terlihat dari layanan Satgas yang belum bisa menyentuh seluruh lapisan. Saat ini, armada kebersihan hanya mengangkut tumpukan sampah dari rumah-rumah yang bersedia membayar. Di titik inilah pelik masalahnya; jika kebersihan hanya bisa diakses oleh mereka yang mampu menyisihkan uang, bagaimana nasib lingkungan secara keseluruhan? Untuk menjawab teka-teki itu, saya merasa perlu menggali realitas ini lebih dalam lagi.
Macam-Macam Pekerjaan Demografi Pendidikan
Untuk menggali lebih dalam soal ketimpangan pendapatan dan daya beli warga terhadap iuran kebersihan, langkah pertama adalah membedah struktur mata pencaharian di Desa Citemu. Ditilik dari website desa Citemu, masyarakat yang belum bekerja jumlahnya 178 orang (9,79%). Kemudian mengurus rumah tangga 210 (11,54%). Pelajar 379 (20.84%). Pedagang 101 (5,55%). Nelayan 427 (23,47%). PNS 2 (0,11%). Petani 5 (0.27%).
Data ini diambil 12 Juni 2026. Berdasarkan data, terlihat bahwa hampir 35,01% pendapatan masyarakat berasal dari hasil laut yang kurang pasti, sekaligus minim skill untuk tambah gaji. Sisanya yang belum bekerja, termasuk warga yang belum mampu bayar iuran sampah.
Lalu PNS, Petani, dan Pedagang hanyalah sebagian kecil dari ekosistem masyarakat. Hal ini bisa menjadi faktor kenapa adanya sampah di desa Citemu bukanlah hal yang aneh. Tetapi nelayan dan pengupas rajungan tidak boleh digeneralisir sebagai pihak yang “Tidak mampu bayar iuran sampah”. Ada juga beberapa dari mereka yang bersedia membayar. Artinya pekerjaan belum jadi faktor mutlak mengenai adanya sampah di suatu desa. Maka dari itu perlu diketahui pula data pendidikan warga Citemu.
Masih dalam website yang sama, jumlah tidak dan belum sekolah 529 (28,92%). Belum tamat SD 226 (12,42%). Tamat SD 642 (35,29%). SLTP 232 (12,75%) . SLTA 170 (9,35%). S1 19 (1,04%). Diploma I/II 1 (0,05%). Diploma III 2 (0,11%). S3 1 (0,05%).
Yang perlu digaris bawahi di sini adalah tamat SD-SLTA yang jumlahnya 1044 atau sama dengan 57,4%. Artinya, hampir setengah populasi penduduk di desa Citemu belum memiliki pendidikan yang layak apabila standarnya adalah S1.
Tentu hal ini tidak serta merta membuat 57,4% ini bisa dicap tidak mengamalkan pengetahuan lingkungan. Namun, menurut warga yang berinisial W, tujuan masyarakat desa itu bekerja dan mendapatkan uang.
Mengenai urusan sampah dan pendidikan, itu tidak masuk ke radar pilihan mereka. Kebanyakan masyarakat berpikir untuk mencari kerja dibanding belajar di sekolah atau kuliah.
Dari hasil wawancara tersebut dapat diinterpretasikan bahwa memang pendidikan belum menjadi yang nomor 1. Masih dari W, “Di sini itu yang penting bisa kerja. Mau tamat SD, SMP, SMA, terserah. Makanya tidak heran kalau ada yang keluar negeri.” Hal ini menguatkan bahwasannya pendidikan bukanlah hal utama di desa Citemu, diambil dari data dan hasil wawancara.
Mengorek Fakta dari Kubangan Sampah
N.Purwanto (2018) melaksanakan penelitian yang menghasilkan beberapa kesimpulan. Pertama, umur dan waktu kerja tidak memengaruhi pandangan akan kebersihan lingkungan. Kedua, pendapatan dan pendidikan memengaruhi pandangan akan kebersihan lingkungan. Ketiga, keterbatasan biaya dan teknologi dapat menghambat terciptanya lingkungan yang bersih. Keempat, lingkungan yang bersih dibentuk lewat perilaku sadar lingkungan, yang dibentuk juga dari pandangan serta karakter warga.
Dari penelitian tersebut mengatakan bahwasannya pendapatan dan pendidikan masyarakat memang berpengaruh terhadap lingkungan. Karakteristik tempat penelitian dan Desa Citemu juga mirip, padat penduduk serta kondisi sanitasi yang kurang baik.
Jadi dari fakta dan data yang tersaji, memang ada kaitan antara kebersihan lingkungan, termasuk pengelolaan sampah, terhadap pendapatan masyarakat yang dipengaruhi oleh pendidikan.
Hal ini bisa menjadi informasi rujukan pada pemerintah desa manapun, baik RT dan RW. Bahwasannya untuk membangun lingkungan yang bersih memang membutuhkan pendapatan yang cukup serta pendidikan yang memadai. Dan mengenai urusan sampah ini menjadi masalah yang terlihat kecil jika disepelekan, padahal dampaknya luar biasa besar.
Penulis: Angga Putra Mahardika
Penyunting: Redaksi Mertika
0 Komentar